Refleksi Akhir Tahun 2015

Sebuah acara di penghujung akhir tahun,
Refleksi Akhir Tahun 2015 yang bertempat di Aula Menara Kudus.

Acaranya KH. Asrofi Masyto yang di angkat dari LAKPESDAM ini bertajuk membaca masa lalu merancang masa depan.
Yang dihadiri oleh Rois Suriyah NU,Gus Ulil Albab politisi dan kyai Gus Badawi dan Yi Najib selaku shohibul bait. Wakil Ketua DPRD Ilwani,Anggota DPRD kabupaten kudus Mas Nor Khabsin,Ulwan,dari pendidik Mas Jalil,mas rosyid,DPRD provinsi mas Akhwan.

Mereka berdialogis dengan para sahabat,masyarakat,ormas,LSM,seperti NU dan Banomnya,KMKB,PMII,teman teman wartawan,pendidik,dll.

Hal positif ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik dimana kebijakan pemerintah dan DPR bisa didengar oleh Rakyat bawah.untuk mencapai kudis yang bersih.
Disamping itu salah satunya untuk mewujudkan generasi penerus yang Nahdiyyin ikut serta didalamnya.
NU dan banomnya adalah Salah satu ormas terbesar dikudus ini sekarang bisa dikatakan mati suri.hanya eksis saja,maka perlu action mengkritisi kebijakan kebijakan Pemkab yang menurut kaca mata NU perlu dan wajib diribah.tidak hanya lemah dan legowo aja.sudah saatnya untuk bergerak dan action.

Pembahasan yang macem macem tadi malam ada yang mengkritisi tentang Budget anggaran,hasil cukai,pembangunan di kudus,pendidikan,ekonomi,dan kudus sebagai ikon kota wali dan pesantren.
Mungkin tidak hanya setahun sekali menurut saya hal semacam ini kita lakukan bila perlu bulanan,terinspirasi dari tayangan Bang Karni Ilyas dalam sebuah acara di stasiun TV swasta JLC.
Forum diskusi LAKPESDAM bersama nara sumber dari semua element untuk Kudus yang Lebih Baik.

PROGRAM KERJA PR. GP. ANSOR GETAS PEJATEN

PROGRAM KERJA
PENGURUS PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDAANSOR
DESA GETAS PEJATEN KEC. JATI KAB. KUDUS
PERIODE : 2015 – 2018

PENGURUS HARIAN DAN KOORDINATOR DEPARTEMEN

Menjalin kerjasama dengan pihak terkaitKerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain bertujuan untuk menjalin hubungan harmonis antar lembaga agar dapat memberi pencerahan terhadap masyarakat umum. Juga bisa memberi solusi-solusi tertentu dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat
Mengadakan rapat rutin setiap tiga minggu sekaliRapat rutin ini dimaksudkan untuk konsolidasi antar pengurus harian serta membahas setiap program kerja yang akan dilaksanakan, seperti majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, dan lain sebagainya. Pertemuan seperti ini juga digunakan untuk membahas isu-isu penting seputar PAC GP Ansor Getas Pejaten dan Banser Satkorpok Getas Pejaten
BIDANG PENDIDIKAN DAN KADERISASI

Mengadakan kaderisasi anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Getas Pejaten dengan cara dan bentuk kegiatan, yang meliputi :
Mengadakan diklat kepemudaan dengan narasumber Pengurus Pimpinan Ranting GP. Ansor Desa Getas Pejaten serta narasumber dari pihak lain yang kompatibel dan mempunyai kompetensi sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP. Ansor
Membantu terhadap tumbuh dan berkembangnya pendidikan yang bernuansa Islami di Desa Getas Pejaten pada berbagai lembaga pendidikan dan tingkatannya
Merekrut anggota-anggota baru  GP. Ansor Ranting Desa Getas Pejaten dengan jumlah yang tidak terbatas
Mengadakan pelantikan dan pelatihan terhadap anggota-anggota GP. Ansor yang baru

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN MASYARAKAT

Melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi :
Mengadakan bakti sosial
Membantu korban bencana alam
Membantu Program Pemberdayaan Masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintahan Desa Getas Pejaten
Mengusahakan lapangan kerja yaitu : Berusaha mencarikan dan menginformasikan lapangan pekerjaan bagi anggota yang membutuhkannya
Bekerjasama dengan Karang Taruna Bina Remaja dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan olahraga yang mempunyai nilai pendidikan yang positif sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat remaja dan generasi muda dibidang olahraga
Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga maupun organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, seperti NU, Muslmat, Fatayat, IRMAS, Karang Taruna dan lainnya  serta menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Desa Getas Pejaten

BIDANG AGAMA DAN IDEOLOGI

Mengadakan jam’iyyah Rijalul Ansor rutinan tiga bulan sekali yang dilaksanakan setiap malam Minggu akhir bulan dengan tempat pelaksanaan bergilir diantara pengurus harian GP. Ansor Ranting Desa Getas Pejaten. Agenda jam’iyyah Rijalul Ansor berupa Majlis Dzikir dan Sholawat dan Kajian Islami dan Kebangsaan yang Aktual bersama sekaligus koordinasi dan evaluasi terhadap program-program kerja yang telah dan akan dilaksanakan
Berpartisipasi dalam pelaksanaan peringatan-peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan di Desa Getas Pejaten, baik sebagai panitia penyelenggara maupun sebagai peserta/partisipan.
Berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan yang bernuansa religi yang dilaksanakan di Desa Getas Pejaten
Melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap aqidah ahlussunnah waljamaah pada warga Nahdhiyyin berkaitan dengan semakin gencarnya serangan-serangan dari pihak non NU yang ingin merongrong dan menghapuskan Aqidah ’ala Ahlussunnah Waljamaah. Sosialisasi dan pemahaman tersebut dikemas dalam bentuk pengajian-pengajian yang diampu oleh pengurus dan anggota                  GP. Ansor Ranting Desa Getas Pejaten
Menjadi narasumber pada jam’iyyah-jam’iyyah pengajian, yasinan dan manakiban yang ada                     di Desa Getas Pejaten

DEPARTEMEN IPTEK DAN INFORMASI

Mengadakan edukasi dan training penguasaan teknologi informasi
Penyerapan dan distribusi informasi guna pengembangan SDM dan Organisasi
Mengadakan diskusi masalah aktual
Pembuatan media informasiMedia informasi disini khususnya yang berkaitan dengan dunia internet, seperti email, halaman facebook, dan juga website. Hal ini ditujukan untuk memudahkan komunikasi antar anggota Ansor ataupun antar lembaga, sehingga dapat mudah berkoordinasi dan bertukar fikiran dalam rangka membangun organisasi yang potensial
Kajian Islam dan Masalah Aktual yang meliputi :  Agama,  ASWAJA, Ke NU an,  Ke GP Ansoran,  Kebangsaan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Ekonomi

DEPARTEMEN OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN

Mengadakan even kompetisi olah raga antar ranting
Turut melestarikan dan mengembangkan eksistensi seni kebudayaan Islami yang meliputi :
Lomba Festival Rebana Hadroh / Modern
Kirab Budaya Sedekah Bumi
Kegiatan Jalan Sehat

DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP

Mensosialisasikan pentingnya kelestarian / konservasi lingkungan hidup
Mensosialisasikan tentang efek pemanasan global (global warming)
Mengadakan reboisasi
Gerakan Penghijauan
Bhakti Sosial

LEMBAGA BANSER

Revitalisasi Satkorpok Banser
Penyusunan data base anggota Banser
Pembuatan KTA Banser
Peningkatan skill anggota Banser ke arah spesialisasi (semisal: SAR, Medis, Pemadam Kebakaran, Pengatur Lalu-Lintas, dll.)
Latihan berkala bagi anggota Banser
Pembentukan Regu Inti Banser

Visi Misi dan Tujuan GP. Ansor

VISI  MISI  DAN TUJUAN
GERAKAN PEMUDA ANSOR
RANTING GETAS PEJATEN KEC. JATI KAB. KUDUS

VISI
Revitialisasi Nilai dan Tradisi
Penguatan Sistem Kaderisasi
Pemberdayaan Potensi Kader
 
MISI
Internalisasi Nilai ASWAJA dan Sifatur Rasul dalam Gerakan GP. Ansor.
Membangun Disiplin Organisasi dan Kadersasi bebasis Profesi.
Menjadi sentrum lalulintas informasi dan peluang usaha antar kader dengan stakeholder.

TUJUAN
Membentuk dan Mengembangkan Generasi Muda Indonesia sebagai Kader Bangsa yang Cerdas dan Tangguh, memiliki Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT, Berkepribadian Luhur, Berakhlak Mulia, Sehat, Terampil, Patriotik, Ikhlas, dan Beramal Shalih.
Menegakkan Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah dengan menempuh Manhaj salah satu Madzhab Empat di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Berperan secara aktif dan Kritis dalam Pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita Kemerdekaan Indonesia yang Berkeadilan, Berkemakmuran, Berkemanusiaan dan Bermartabat bagi seluruh Rakyat Indonesia yang di Ridhoi Allah SWT.

PD.PRT GP. ANSOR

PDPRT
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
Surabaya, 16 Januari 2011
PERATURAN DASAR  GERAKAN PEMUDA ANSOR
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya generasi muda  Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani  bagi  pembangunan  nasional, perlusenantiasa  meningkatkan  pembinaan  danpengembangan dirinya,  untuk menjadikan  kader  bangsa  yang  tangguh,yang memiliki wawasan  kebangsaan  yang  luas dan utuh, yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan berakhlaq mulia.
Bahwa  sesungguhnya  kelahiran  danperjuangan  Gerakan  Pemuda Ansormerupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia menuju  terwujudnya masyarakat yang  demokratis,  adil, makmur dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama’ah.
Bahwa  cita-cita  perjuangan  bangsa  Indonesia  danupaya-upaya pembangunan  nasional  hanya  bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda yang mampu berperan aktif.
Menyadari bahwa dengan tuntutan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah generasi muda Indonesia yang terhimpun  dalam Gerakan  Pemuda Ansor akan  senantiasa memperoleh  semangat  kultural  danspritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  dengan  ini  disusunlah  Peraturan Dasar  danPeraturan  Rumah  Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut:
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.    Organisasi ini pada awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatul Oelama (ANO), dalam AD/ART NU diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut GP Ansor, didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas.
2.    Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
AQIDAH
Pasal 2
Gerakan Pemuda Ansor,  beraqidah  Islam Ahlussunnah Wal  Jama’ah dengan menempuh manhaj dalambidang fiqih salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hambali. Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur  Al-Maturidi manhaj  dalam  bidang  teologi.  Al-Ghazali  dan Junaidi  Al-Baghdadi  manhaj dalam bidang tasawwuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah.
BAB III
ASAS DAN TUJUAN
ASAS
Pasal 3
Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmahkebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
TUJUAN
Pasal 4
1.    Membentuk  dan  mengembangkangenerasi  muda  Indonesia sebagai  kaderbangsa  yang  tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2.    Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.    Berperan  secara  aktif  dan  kritisdalam  pembangunan  nasional demiterwujudnya  cita-cita kemerdekaan  Indonesia  yang berkeadilan,berkemakmuran,  berkemanusiaan  danbermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.
BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 5
Kedaulatan Gerakan Pemuda Ansor berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.
BAB V
S I F A T
Pasal 6
Gerakan  Pemuda  Ansor  bersifatkepemudaan,  kemasyarakatan, kebangsaandan  keagamaan  yang berwatak kerakyatan.
BAB VI
U S A H A
Pasal 7
Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Ansor berusaha :
1.    Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama’ah.
2.    Mengembangkan  kualitas  sumberdayamanusia  melalui pendekatan  keagamaan,kependidikan, kebudayaan,  dan  ilmu pengetahuan  danteknologi,  sebagai  wujud  partisipasi  dalampembangunan nasional.
3.    Meningkatkan kesadaran dan  aktualisasi masyarakat  sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
4.    Meningkatkan  hubungan  dankerjasama  dengan  berbagai organisasikeagamaan,  kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5.    Mengembangkan  kewirausahaan  dikalangan  pemuda  baik  secara individumaupun  kelembagaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
BAB VII
A T R I B U T
Pasal 8
Gerakan  Pemuda  Ansor  mempunyailambang,  lagu  dan  atribut lainnya  yangdiatur  dalam  Peraturan Rumah Tangga.
BAB VIII
K E A N G G O T A A N
Pasal 9
1.    Setiap pemuda Indonesia yang berusia 20 s.d 45 tahun dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, dapat diterima menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor.
2.    Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10
Anggota Gerakan  Pemuda Ansor mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang diatur  dalam  Peraturan Rumah Tangga.
BAB X
TINGKAT, SUSUNAN DAN MASA KHIDMAH
TINGKATAN KEPENGURUSAN
Pasal 11
Kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor mempunyai tingkatan sebagai berikut :
1.    Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Pusat, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2.    Pengurus Gerakan  Pemuda Ansor Daerah  tingkat  Propinsi, selanjutnyadisebut  Pimpinan Wilayah, berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3.    Pengurus  Gerakan  Pemuda  Ansortingkat  Kabupaten/Kota, selanjutnya  disebut  Pimpinan  Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
4.    Pengurus Gerakan  Pemuda  Ansor  tingkatKecamatan  selanjutnya disebut  Pimpinan Anak  Cabang berkedudukan di Kecamatan.
5.    Pengurus  Gerakan  Pemuda  Ansortingkat  Desa/Kelurahan selanjutnya  disebut  PimpinanRanting berkedudukan di Desa/Kelurahan.
SUSUNAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
Susunan  Kepengurusan  Pimpinan  Organisasi Gerakan  Pemuda  Ansor diatur  dalamPeraturan  Rumah Tangga
MASA KHIDMAH
Pasal 13
Masa khidmah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga
BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 14
Hak dan kewajiban Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga
BAB XII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 15
1.    Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi dan kongres.
2.    Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga
BAB XIII
KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN
Pasal 16
1.    Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan/atau usaha lain yang halal dan sah.
2.    Harta  milik  organisasi  diperoleh  darijual  beli,  waqaf,  hibah, sumbangan  dan/atau  peralihan  hak lainnya.
3.    Pengelolaan Aset  dan  hak milik  yang  bukan  berupa  uang dilakukanoleh  pengurus  sesuai  dengan tingkatannya.
4.    Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 17
1.    Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quarum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2.    Tatacara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
3.    Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Kongres.
BAB XV
P E N U T U P
Pasal 18
1.    Segala  sesuatu  yang  belum  diaturdalam  Peraturan Dasar  ini akan  diatur  dalam  Peraturan Rumah Tangga.
2.    Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3.    Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PERATURAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA ANSOR
BAB I
HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR
Pasal 1
Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan 10 Muharram atau 24 April, peringatan hari kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 April.
BAB II
L A M B A N G
Pasal 2
1.    Arti Lambang Gerakan :
a.    Segitiga garis alas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti fiqh dan garis sisi kiri berarti tasawwuf.
b.    Segitiga  sama  sisi  keseimbanganpelaksanaan  ajaran  Islam  Ahlus Sunnah Wal  Jama’ah  yang meliputi Iman, Islam dan Ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawwuf.
c.    Garis  tebal  sebelah  luar  dan  tipissebelah  dalam  pada  sisi  segitiga berartikeserasian  dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
d.    Warna hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan.
e.    Bulan sabit berarti kepemudaan.
f.     Sembilan bintang :
1)    Satu yang besar berarti Sunnah Rasulullah.
2)    Empat bintang disebelah kanan berarti sahabat Nabi (khulafa’urrasyidin).
3)    Empat  bintang  disebelah  kiri  berarti madzhab  yang  empat Hanafi,  Maliki,Syafi’i  dan Hambali.
g.    Tiga  Sinar  kebawah  berarti  pancaran cahaya  dasar-dasar  agama yaitu  :  Iman,  Islam  danIhsan yang terhujam dalam jiwa dan hati.
h.    Lima  sinar  keatas  berarti manifestasi  pelaksanaan  terhadap  rukunIslam  yang  lima,  khususnya shalat lima waktu.
i.      Jumlah  sinar  yang  delapan  berartijuga  pancaran  semangat  juang  daridelapan  ashabul  kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebathilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
j.      Tulisan  ANSOR (huruf besar ditulis tebal) berarti ketegasan sikap dan pendirian.
2.    Lambang seperti yang disebut pada ayat  (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket kaus, cinderamata, sticker dan identitas organisasi lainnya.
3.    Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga ini.
4.    Jenis  lagu meliputi Mars Gerakan Pemuda Ansor dan Hymne Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Organisasi.
BAB III
K E A N G G O T A A N
ANGGOTA
Pasal 3
Anggota Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari :
1.    Anggota  biasa  selanjutnya  disebutanggota  adalah  pemuda warga negara  Indonesia  yang  beragama Islam berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
2.    Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
3.    Mekanisme pengangkatan anggota kehormatan akan diatur dalam PO Ansor
Pasal 4
Dalam hal keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor menganut stelsel aktif.
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 5
1.    Pemuda warga negara Indonesia.
2.    Beragama Islam.
3.    Berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
4.    Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
5.    Sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.
KEWAJIBAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
Anggota Gerakan Pemuda Ansor berkewajiban :
1.    Memiliki  keterikatan  secara  formalmaupun  moral  dan  menjunjung tingginama  baik,  tujuan  dan kehormatan organisasi.
2.    Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3.    Tunduk  dan  patuh  terhadapPeraturan  Dasar,  Peraturan  Rumah Tangga,  Peraturan  dan  keputusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
4.    Mengikuti secara aktif  kegiatan-kegiatan organisasi.
5.    Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.
HAK ANGGOTA
Pasal 7
Anggota Gerakan Pemuda Ansor berhak :
1.    Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2.    Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3.    Menghadiri  rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4.    Memilih  dan/atau  dipilih  menjadi  pengurus  ataumemegang jabatan  lain  yang  diamanatkan kepadanya.
5.    Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.
TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 8
1.    Penerimaan  anggota  dapat  dilakukandi  tingkat  ranting,  anak cabang,  cabangdan wilayah  domisili calon anggota.
2.    Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi
3.    Pengusulan  anggota  kehormatandilakukan  atas  usul  rapat  harian Pimpinan Cabang,  rapat  harian Pimpinan  Wilayah  atau  rapat harianPimpinan  Pusat.  Setelah  usulanmemperoleh  persetujuan Pimpinan Pusat kepadanya diberikan keputusan penetapan.
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
Anggota  Gerakan  Pemuda  Ansor  tidakdiperkenankan  merangkap menjadi  anggota organisasi  yang mempunyai  azas  dan  tujuan  yangbertentangan  dengan  aqidah,  asas  dan/atau  tujuan Gerakan  Pemuda Ansor.
BERHENTI DARI ANGGOTA
Pasal 10
1.    Anggota  biasa  atau  anggotakehormatan  Gerakan  Pemuda  Ansor status keanggotaannya  berhenti karena :
a.  Meninggal dunia.
b.  Atas permintaan sendiri.
c.  Diberhentikan sementara.
d.  Diberhentikan tetap.
2.    Surat  keputusan  pemberhentiananggota  dikeluarkan  oleh Pimpinan  Cabang tempat  domisili  yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.
3.    Seseorang berhenti dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor atas permintaan sendiri yang diajukan secara  tertulis  kepada  Pengurus PimpinanCabang  atau  dapat  dilakukan  secara  lisan  dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus Harian Pimpinan Cabang.
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 11
1.    Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap apabila :
a.    Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
b.    Melakukan  perbuatan  yang mencemarkan  nama  baik  organisasi  baikditinjau  dari  segi  syara’, peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.
2.    Sebelum  diberhentikan  sementara,anggota  yang  bersangkutan diberikanperingatan  tertulis  oleh Pengurus Cabang  dimana  ia berdomisili  yang merupakan  hasil dari Rapat Pleno Pimpinan Cabang yang khusus diadakan untuk itu.
3.    Apabila  selama  waktu  pemberhentiansementara  anggota  yang bersangkutantidak  memperbaiki kesalahannya  dan  tingkah lakunya, maka  dilakukan  pemberhentian  tetap  dankepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Cabang.
4.    Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada  Pimpinan  Wilayah. Pimpinan  Wilayah  mengadakan  rapat  pleno  khusus  untukitu  dan mengambil  keputusan  atas  permintaanbanding  itu  paling  lama  1 (satu)  bulansetelah  permintaan banding tersebut.
5.    Pimpinan  Pusat  dapat  melakukanpemberhentian  sementara  atau tetapterhadap  seorang  anggota melalui  rapat  pleno  Pimpinan Pusat.  Surat keputusan  pemberhentian  itu  dikirimkepada  yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pimpinan Cabang dimana ia berdomisili.
6.    Anggota  yang  diberhentikansementara  atau  diberhentikan  tetap olehPimpinan  Pusat  diberi  hak melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Besar atau Kongres.
BAB IV
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI
PIMPINAN PUSAT
Pasal 12
1.    Pengurus Pimpinan Pusat adalah kader GP Ansor yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.
2.    Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari :
a.    Ketua Umum
b.    Wakil Ketua Umum.
c.    Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
d.    Sekretaris Jenderal
e.    Wakil Sekretaris Jenderal disesuaikan dengan jumlah ketua-ketua
f.     Bendahara Umum
g.    Wakil Bendahara Umum sesuai dengan kebutuhan
h.    Lembaga-Lembaga sesuai dengan kebutuhan
i.      Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serba Guna (SATKORNAS BANSER)
3.    Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.
PENGURUS PIMPINAN WILAYAH
Pasal 13
1.    Pengurus  Pimpinan Wilayah  adalah  kader  GP  Ansor  yangmenerima  amanat  konferensi  wilayah untuk memimpin dan memegang  tanggungjawab organisasi ditingkat propinsi baik kedalam maupun keluar.
2.    Pimpinan Wilayah  dapat dibentuk ditiap propinsi  atau daerah istimewa dimana  telah  berdiri paling sedikit  5  (lima)  Pimpinan Cabang.  Dalamhal  tertentu  Pimpinan  Wilayah  dapatdibentuk oleh Pimpinan Pusat.
3.    Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari :
a.    Ketua
b.    Wakil Ketua dengan  jumlah maksimal 11 (sebelas) orang dengan pembidangan  sesuai dengan kebutuhan.
c.    Sekretaris
d.    Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
e.    Bendahara
f.     Wakil Bendahara dengan jumlah 4 (Empat)  orang
g.    Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
h.    Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serba Guna (SATKORWIL BANSER)
PENGURUS PIMPINAN CABANG
Pasal 14
1.    Pengurus Pimpinan Cabang adalah kader GP Ansor yang menerima amanat konferensi cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi ditingkat cabang baik kedalam maupun keluar.
2.    Pimpinan Cabang dapat dibentuk ditiap Kabupaten/Kota dimana  telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang.
3.    Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari :
a.    Ketua
b.    Wakil Ketua dengan  jumlah maksimal 9 (sembilan) orang dengan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
c.    Sekretaris
d.    Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
e.    Bendahara
f.     Wakil Bendahara dengan jumlah 3 (tiga)  orang
g.    Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
h.    Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serba Guna (SATKORCAB BANSER)
PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 15
1.    Pengurus Pimpinan Anak Cabang  adalah  kader GP Ansor  yang menerima  amanat  konferensi  anak cabang  untuk  memimpin  dan memegangtanggung  jawab  organisasi  ditingkatkecamatan  baik kedalam maupun keluar.
2.    Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk di daerah kecamatan.
3.    Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
a.    Ketua
b.    Wakil Ketua dengan  jumlah maksimal 5    (lima) orang dengan pembidangan  sesuai dengan kebutuhan.
c.    Sekretaris
d.    Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 5  (lima) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
e.    Bendahara
f.     Wakil Bendahara dengan jumlah 2 (dua)  orang
g.    Lembaga-lembaga disesuaikan dengan kebutuhan setempat
h.    Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serba Guna (SATKORYON BANSER)
PENGURUS PIMPINAN RANTING
Pasal 16
1.    Pengurus  Pimpinan  Ranting  adalahkader  GP  ansor  yang menerima  amanatrapat  anggota  untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi ditingkat kelurahan/desa baik kedalam maupun keluar.
2.    Pimpinan Ranting dapat dibentuk ditiap kelurahan/desa atau atas persetujuan Pimpinan Cabang.
3.    Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
a.    Ketua
b.    Wakil Ketua  dengan  jumlah maksimal  3 (tiga)  orang  dengan pembidangan  sesuaidengan kebutuhan.
c.    Sekretaris
d.    Wakil Sekretaris dengan jumlah maksimal 3  (tiga) orang sesuai dengan jumlah wakil ketua.
e.    Bendahara
f.     Satuan Koordinasi Kelompok Barisan Ansor Serba Guna (SATKORPOK BANSER)
g.    Anggota-anggota
JENIS-JENIS LEMBAGA
Pasal 17
1.    Lembaga pada Pimpinan Pusat antara lain :
a.    Lembaga di Bidang Organisasi dan Keanggotaan
b.    Lembaga di Bidang Kaderisasi
c.    Lembaga di Bidang Hubungan Antar Lembaga
d.    Lembaga di Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren
e.    Lembaga di Bidang Kajian dan Pemikiran Ke-Islaman
f.     Lembaga di Bidang Informasi dan Komunikasi
g.    Lembaga di Bidang Penanggulangan Bencana
h.    Lembaga di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan, dan Pertanahan
i.      Lembaga  di  Bidang  Perekonomian,Keuangan  UKM,  Pertanian, Kelautan,Energi, Lingkungan Hidup dan sebagainya
j.      Lembaga  di  Bidang  KesejahteraanRakyat,  Kesehatan, Kependudukan,Pendidikan, Ketenagakerjaan dan sebagainya
k.    Lembaga di Bidang Hukum dan Perlindungan HAM
l.      Lembaga di Bidang Kajian dan Kerjasama Internasional
m.   Lembaga-lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi
2.    Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Wilayah masing-masing.
3.    Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Cabang masing-masing.
4.    Jumlah  dan  nama-nama Lembaga  pada  Pimpinan Anak Cabang disesuaikan  dengan  kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Anak Cabang masing-masing.
5.    Lembaga-lembaga tidak dibentuk di tingkat ranting.
BAB V
BANSER
Pasal 18
1.    Banser adalah kader inti Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program Gerakan Pemuda Ansor.
2.    Kader  inti  yang  dimaksud  dalamayat  (1)  adalah  anggota Gerakan  Pemuda Ansor  yang  memiliki kualifikasi:  kedisiplinan dan  dedikasi  yang tinggi,  ketahanan  fisik  dan mental  yang tangguh,  penuh daya  juang dan  religius  serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dilingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum.
Pasal 19
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
1.    Fungsi Banser adalah:
a.    Fungsi Kaderisasi, merupakan  kader  yang  terlatih,  tanggap terampil dan  berdaya  guna    untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
b.    Fungsi  Dinamisator,  merupakan  bagian  organisasi  yang  berfungsi sebagai  pelopor  penggerak program-program Gerakan Pemuda Ansor.
c.    Fungsi Stabilisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program-program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
d.    Fungsi Katalisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai perekat  hubungan  silaturrohim  danmenumbuhkan  rasa  solidaritas  sesamaanggota  Banser, anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.
2.    Tugas Banser
a.    Merencanakan, mempersiapkan  dan mengamalkan  cita-cita  perjuangan Gerakan Pemuda Ansor serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai.
b.    Melaksanakan  program  kemanusiaandan  sosial  kemasyarakatan serta  programpembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi.
c.    Menciptakan  terselenggaranyakeamanan  dan  ketertiban  di  lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
d.    Menumbuhkan  terwujudnya  semangatpengabdian,  kebersamaan, solidaritas  dansilaturrohim sesama anggota Banser dan Gerakan Pemuda Ansor.
3.    Tanggung Jawab BANSER adalah:
a.    Menjaga, memelihara, menjamin kelangsungan hidup serta kejayaan Gerakan Pemuda Ansor dan jamiyah Nahdlatul Ulama.
b.    Berpartisipasi  aktif  melakukanpengamanan  dan  ketertiban  terhadapkegiatan-kegiatan  yang diselenggarakan oleh Banser, Gerakan Pemuda Ansor,  Jamiyah Nahdlatul Ulama serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama.
c.    Bersama dengan kekuatan Bangsa yang lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari  segala  ancaman,  tantangan,  hambatan dan  gangguan  dalam  ikut  menciptakankeutuhan NKRI.
Pasal 20
Satuan Koordinasi Banser
1.    Ruang lingkup kepemimpinan Banser didelegasikan kepada salah seorang Ketua di tingkat pimpinan pusat dan wakil ketua ditingkat wilayah, cabang, anak cabang dan ranting  Gerakan Pemuda Ansor.
2.    Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dibentuk Satuan Koordinasi Banser ditingkat Pimpinan Pusat,  Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang,  Pimpinan Anak Cabang  dan  Pimpinan Ranting yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
3.    Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) terdiri dari :
a.    Di  tingkat Pusat dibentuk Satuan Koordinasi Nasional disingkat SATKORNAS BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkornas.
b.    Di tingkat Wilayah dibentuk Satuan Koordinasi Wilayah disingkat SATKORWIL BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorwil.
c.    Di tingkat Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Cabang disingkat SATKORCAB BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorcab.
d.    Di  tingkat Anak Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Rayon disingkat SATKORYON BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkoryon.
e.    Di  tingkat  Ranting  dibentuk  Satuan Koordinasi Kelompok  disingkat SATKORPOK  BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorkel.
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan lain tentang Banser  yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan organisasi.
BAB VI
MASA KHIDMAH
Pasal 22
1.    Pengurus  Pimpinan  Pusat  dipilih  untuk masa  khidmah  5  (lima) tahun,  dan  dapat dipilih  kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
2.    Pengurus Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu  kali masa khidmah.
3.    Pengurus Pimpinan Cabang dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu  kali masa khidmah.
4.    Pengurus  Pimpinan  Anak  Cabangdipilih  untuk  masa  khidmah  3 (tiga)tahun,  dan  dapat  dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu  kali masa khidmah.
5.    Pengurus Pimpinan Ranting  dipilih  untuk masa  khidmah  3  (tiga) tahun,  dan  dapatdipilih  kembali, kecuali jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu  kali masa khidmah
BAB VII
SYARAT-SYARAT MENJADI KETUA UMUM/KETUA
PENGURUS PIMPINAN PUSAT
Pasal 23
1.    Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan syarat :
2.    Pernah  menjadi  pengurus  PimpinanGerakan  Pemuda  Ansor  atau badanotonom,  lembaga  dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3.    Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
4.    Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
5.    Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
PENGURUS PIMPINAN WILAYAH
Pasal 24
Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Wilayah dengan syarat :
1.    Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2.    Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
3.    Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4.    Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
PENGURUS PIMPINAN CABANG
Pasal 25
Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Cabang dengan syarat :
1.    Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga)) tahun.
2.    Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
3.    Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4.    Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 26
Seorang Anggota Gerakan  Pemuda Ansor  dapat  dipilih menjadi  ketua Pimpinan Anak Cabang  dengan syarat :
1.    Pernah pengurus menjadi Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2.    Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
3.    Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4.    Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
PENGURUS PIMPINAN RANTING
Pasal 27.
Seorang Anggota Gerakan  Pemuda Ansor  dapat  dipilih menjadi  ketua Pimpinan Ranting  apabila  telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
BAB VIII
KEWAJIBAN PENGURUS
KEWAJIBAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 28
Pimpinan Pusat berkewajiban :
a.    Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, dan Peraturan Organisasi.
b.    Melaksanakan Kongres.
c.    Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
d.    Mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
e.    Menentukan kebijaksanaan umum  sesuai Peraturan Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga untuk menjalankan roda organisasi.
f.     Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g.    Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.
KEWAJIBAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 29
Pimpinan Wilayah berkewajiban :
a.    Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar,  dan  Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, dan Keputusan Rapat Kerja Wilayah.
b.    Melaksanakan Konferensi Wilayah sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c.    Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah.
d.    Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang.
e.    Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat bagi pengesahan Pimpinan Cabang.
f.     Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g.    Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.
KEWAJIBAN PIMPINAN CABANG
Pasal 30
Pimpinan Cabang berkewajiban :
a.    Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan  Kongres,  Keputusan KonferensiBesar,  Peraturan  Organisasi,  KeputusanKonferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang dan Keputusan Rapat Kerja Cabang.
b.    Melaksanakan Konferensi Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c.    Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.
d.    Mengesahkan Pimpinan Ranting.
e.    Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
f.     Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.
KEWAJIBAN PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 31
Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :
a.    Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan  Kongres,  Keputusan KonferensiBesar,  Peraturan  Organisasi,  KeputusanKonferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang.
b.    Melaksanakan Konferensi Anak Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c.    Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Anak Cabang.
d.    Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang bagi pengesahan Pimpinan Ranting.
e.    Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
KEWAJIBAN PIMPINAN RANTING
Pasal 32
Pimpinan Ranting berkewajiban :
a.    Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan  Kongres,  Keputusan KonferensiBesar,  Peraturan  Organisasi,  KeputusanKonferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Anak Cabang, Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anggota.
b.    Melaksanakan Rapat Anggota sebelum SK yang bersangkutan berakhir.
c.    Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota.
d.    Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
BAB IX
HAK PENGURUS
HAK PIMPINAN PUSAT
Pasal 33
Pimpinan Pusat berhak :
a.    Mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang apabila salah satu atau keduanya tidak dapat mengambil keputusan organisasi.
b.    Membatalkan  keputusan  ataukebijaksanaan  Pimpinan  Wilayah atauPimpinan  Cabang  yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.
c.    Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
d.    Memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota) anggota atau dari anggota kehormatan.
HAK PIMPINAN WILAYAH
Pasal 34
Pimpinan Wilayah berhak :
a.    Mengusulkan  kepada  Pimpinan  Pusatuntuk membatalkan keputusan  atau  kebijaksanaan Pimpinan Cabang  yang bertentangan  denganPeraturan  Dasar  dan  Peraturan  RumahTangga  atau  peraturan organisasi lainnya.
b.    Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.
c.    Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
d.    Memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).
HAK PIMPINAN CABANG
Pasal 35
Pimpinan Cabang berhak :
a.    Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Cabang dengan persetujuan Pimpinan Wilayah.
b.    Memberikan  tanda  penghargaankepada  pihak-pihak  yang dianggap  telah  berjasa  bagikemajuan organisasi di wilayahnya.
c.    Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah dan  atau kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan  tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan Organsiasi.
d.    Mengusulkan  kepada  Pimpinan  Wilayah  untuk  memberikan  atau mencabut  KTA  (Kartu  Tanda Anggota).
HAK PIMPINAN ANAK CABANG
Pasal 36
Pimpinan Anak Cabang berhak :
a.    Mengusulkan Pimpinan Cabang mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Ranting.
b.    Mengusulkan  kepada  Pimpinan Cabang  untuk memberikan  tanda penghargaan  kepadapihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
c.    Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah melalui Pimpinan Cabang bagi pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).
HAK PIMPINAN RANTING
Pasal 37
Pimpinan Ranting berhak :
a.    Mengusulkan  kepada  Pimpinan  Cabang untuk  memberikan  tanda penghargaankepada  pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi melalui Pimpinan Anak Cabang.
b.    Mengusulkan  kepada  Pimpinan  AnakCabang  untuk  disampaikan kepadaPimpinan  Wilayah  bagi pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).
BAB X
PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 38
1.    Pimpinan  Pusat  dapat  membekukanPimpinan Wilayah  dan Pimpinan  Cabang.  Pimpinan Wilayah dapat  membekukan Pimpinan  Anak  Cabang dan  Pimpinan  Cabang  dapat membekukanPimpinan Ranting.
2.    Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Harian.
3.    Alasan pembekuan harus benar-benar kuat, baik ditinjau dari segi syara’ maupun konstitusi organisasi.
4.    Sebelum dilakukan pembekuan, diberikan peringatan terlebih dahulu dengan masa tenggang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari.
5.    Setelah  pembekuan,  kepengurusandipegang  oleh  pengurus  yang setingkatlebih  tinggi  dan  hanya untuk menyelenggarakan konferensi guna memilih pengurus baru.
6.    Selambat-lambatnya  dalam waktu  3  (tiga)  bulan, Konferensi  untuk memilih  pengurus  baru  tersebut harus sudah terlaksana.
BAB XI
PERGANTIAN PENGURUS
Pasal 39
1.    Pergantian  pengurus  dapat  dilakukansebelum  masa  baktinya berakhir  apabilapengurus  yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2.    Tata  cara  pergantian  pengurussebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)pasal  ini  akan  diatur  dalam Peraturan Organisasi
BAB XII
LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN
Pasal 40
1.    Jabatan pengurus harian pada satu tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkatan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor lain dan dengan jabatan pengurus harian  di  kepengurusan Nahdlatul Ulama  dan  dengan organisasikemasyarakatan  pemuda  lain  yang asas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul ulama.
2.    Terhadap perangkapan  jabatan pengurus Gerakan Pemuda Ansor dengan organisasi Politik, Gerakan Pemuda Ansor mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
Tata cara larangan perangkapan jabatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi
BAB XIII
PENGISIAN LOWONGAN
JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 41
1.    Di tingkat Pimpinan Pusat, dalam hal terjadi lowongan Ketua Umum dalam masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan, kepemimpinan dipegang oleh Pejabat sementara berlaku disemua tingkatan
2.    Tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB XIV
JANJI PIMPINAN
Pasal 42
1.    Pengurus  Pimpinan    Gerakan  Pemuda Ansor  disemua  tingkatan sebelummemangku  dan menjalankan  tugasnya  diwajibkan menyatakan  kesediaan  diri  secara  tertulis dan mengucapkan janji pengurus dengan tatacara sebagai berikut :
a.    Janji Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diucapkan oleh setiap pengurus  Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sebelum memulai tugasnya.
b.    Pengucapan  janji  pengurus  dilakukandi  depan  sidang  yang melakukan  pemilihan  atau ditetapkan secara lain.
c.    Tatacara pengucapan janji pengurus diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi.
2.    Ketentuan  sebagaimana  dalam  ayat  1  huruf  (a)  pasal  ini  juga berlaku  bagipengurus  yang diangkat karena Pergantian Antar Waktu
Bismillahirrahmanirrahim
Asyhadu Alla Ilaha Ilallah Wa’asyhadu Anna Muhammadar Rasullullah.
·         Saya  berjanji  bahwa  saya  dalam menerima  jabatan  Pengurus pimpinan Gerakan  Pemuda Ansor
·         akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah waljama’ah
·         Saya  berjanji  bahwa  saya  dalam menerima  jabatan  Pengurus pimpinan Gerakan  Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggungjawab.
·         Saya  berjanji  bahwa  saya  dalam menerima  jabatan  Pengurus Pimpinan Gerakan  Pemuda Ansor akan  menunaikan  segala kewajiban  saya,guna  terwujudnya  cita-cita  Gerakan  Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
·         Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan GP Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi
La Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘ Aliyyil ‘Adzim.
BAB XV
DEWAN PENASEHAT
Pasal 43
1.    Di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dibentuk Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2.    Anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan tokoh-tokoh dilingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan keluarga besar NU yang dipandang sesuai dengan jabatan dan tugas Dewan Penasehat.
3.    Dewan  Penasehat  merupakan  badanpertimbangan  yang  berhak memberikanpertimbangan,  saran, nasehat baik diminta maupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusan masing-masing.
BAB XVI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 44
Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi :
1.    Kongres, Konferensi Besar, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Konferensi Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Anak Cabang, Rapat Kerja Anak Cabang, dan Rapat Anggota.
2.    Rapat  untuk  pengambilan  keputusanorganisasi  meliputi  :  Rapat Harian,  RapatPleno,  Rapat Lembaga, dan Rapat Koordinasi.
KONGRES
Pasal 45
1.    Kongres  sebagai  permusyawaratandan  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalamorganisasi diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2.    Kongres diselenggarakan untuk :
a.    Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
b.    Menetapkan program umum organisasi.
c.    Menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.
d.    Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
e.    Memilih Pimpinan Pusat.
3.    Kongres diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
4.    Dalam  keadaan  istimewa  dapatdiadakan  Kongres  Istimewa  yang diadakan sewaktu-waktu  atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah yang meliputi separuh lebih jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
5.    Kongres dihadiri oleh :
a.    Pimpinan Pusat
b.    Pimpinan Wilayah
c.    Pimpinan Cabang
d.    Undangan yang ditetapkan Panitia
6.    Kongres dianggap  sah apabila dihadiri oleh  sekurang-kurangnya ½ (separuh)  lebih  satu dari utusan wilayah dan cabang yang sah.
7.    Hak suara diatur sebagai berikut :
a.    Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1  (satu) suara.
b.    Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Pusat tidak mempunyai suara.
8.    Acara,  tata  tertib  Kongres  dantatacara  pemilihan  pengurus dibuat  olehPimpinan  Pusat  dengan pengesahan Kongres.
KONFERENSI BESAR
Pasal 46
1.    Konferensi Besar  diadakan  paling  sedikit  2  (dua)kali  dalam  satu periode  kepengurusanPimpinan Pusat,  dan  dalam  keadaan istimewa  dapat diadakan  sewaktu-waktu  atas  penetapan Pimpinan  Pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
2.    Konferensi Besar diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
3.    Konferensi Besar  dianggap  sah  apabila  dihadiri  olehseparuh lebih  dari  jumlah  Pimpinan Wilayah yang  sah  dan  setiap keputusan  dianggapsah  apabila  telah  disetujui  oleh  separuhlebih  dari  jumlah suara yang sah.
4.    Konferensi Besar diadakan untuk :
a.    Merumuskan penjabaran program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
b.    Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
c.    Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul diantara dua Kongres.
d.    Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.
e.    Pimpinan Wilayah memberikan  laporan  perkembangan wilayah  dan  PP memberikan masukan-masukan yang konstruktif
5.    Konferensi Besar dihadiri oleh :
a.    Pimpinan Pusat
b.    Pimpinan Wilayah
c.    Undangan yang ditetapkan panitia
KONFERENSI WILAYAH
Pasal 47
1.    Konferensi Wilayah  diselenggarakan  4  (empat)  tahun sekali  oleh Pimpinan Wilayah,  atau  dalam keadaan  istimewa  dapat  diadakan sewaktu-waktu  atas  penetapan  Pimpinan  Pusatatau  Pimpinan Wilayah atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2.    Konferensi Wilayah diadakan untuk :
a.    Menilai pertanggungjawaban Pimpinan  Wilayah.
b.    Menetapkan program kerja Pimpinan Wilayah.
c.    Memilih Pimpinan Wilayah.
3.    Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
a.    Pimpinan Wilayah
b.    Pimpinan Cabang
c.    Utusan yang ditetapkan panitia
4.    Dalam  pemilihan  pengurus masing-masing  Pimpinan Cabang mempunyai  1  (satu)  suara.  Pimpinan Wilayah tidak memiliki hak suara.
RAPAT KERJA WILAYAH
Pasal 48
1.    Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah.
2.    Rapat diadakan untuk :
a.    Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
b.    Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
c.    Menjabarkan keputusan – keputusan organisasi.
d.    Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
e.    Rakerwil mendengarkan  laporan kegiatan dari setiap PC GP Ansor dan PW memberi masukan-masukan
3.    Peserta rapat adalah :
a.    Pimpinan Wilayah
b.    Pimpinan Cabang
KONFERENSI CABANG
Pasal 49
1.    Konferensi  Cabang  diselenggarakan  4 (empat)  tahun  sekali  oleh PimpinanCabang,  atau  dalam keadaan  istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Anak Cabang yang sah.
2.    Konferensi Cabang diadakan untuk :
a.    Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
b.    Menetapkan program kerja Pimpinan Cabang.
c.    Memilih pengurus Pimpinan Cabang.
d.    Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3.    Konferensi Cabang dihadiri oleh :
a.  Pimpinan Cabang
b.  Pimpinan Anak Cabang
c.   Pimpinan Ranting
d.  Utusan yang ditetapkan panitia
e.  Bagi cabang yang anak cabangnya kurang dari 5 (lima) dapat mengikutsertakan ranting.
4.    Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Anak Cabang dan Ranting mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Cabang tidak memiliki hak suara.
RAPAT KERJA CABANG
Pasal 50
1.    Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang.
2.    Rapat diadakan untuk :
a.    Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
b.    Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
c.    Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
d.    Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
e.    Rakercab mendengarkan laboran dari setiap PAC GP Ansor dan PC memberi masukan-masukan atas isi laporan PAC
3.    Peserta rapat adalah :
a.    Pimpinan Cabang
b.    Pimpinan Anak Cabang
KONFERENSI ANAK CABANG
Pasal 51
1.    Konferensi Anak Cabang  diselenggarakan  3  (tiga)  tahunsekali oleh  Pimpinan Anak Cabang,  atau dalam  keadaan  istimewa  dapat diadakansewaktu-waktu  atas  penetapan  Pimpinan  Cabangatau Pimpinan Anak  Cabang  atas  permintaan  palingsedikit  separuh lebih  dari  jumlah  Pimpinan Anak Cabang yang sah.
2.    Konferensi Anak Cabang diadakan untuk :
a.    Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
b.    Menetapkan program kerja Pimpinan Anak  Cabang.
c.    Memilih pengurus Pimpinan Anak Cabang.
d.    Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3.    Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh :
a.    Pimpinan Anak Cabang
b.    Pimpinan Ranting
c.    Utusan yang ditetapkan panitia
4.    Dalam  pemilihan  pengurus masing-masing Pimpinan Ranting mempunyai  1  (satu)  suara. Pimpinan Anak Cabang tidak memiliki hak suara.
RAPAT KERJA ANAK CABANG
Pasal 52
1.    Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang.
2.    Rapat ini diadakan untuk :
a.    Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.
b.    Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
c.    Menjabarkan keputusan-keputusan operasional.
d.    Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
3.    Peserta rapat adalah :
a.    Pimpinan Anak Cabang
b.    Pimpinan Ranting
RAPAT ANGGOTA
Pasal 53
1.    Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting, atau dalam keadaan  istimewa  dapat diadakan  sewaktu-waktu  atas  penetapan  Pimpinan  Rantingatau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.
2.    Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh  lebih  jumlah anggota yang  sah, kecuali dalam keadaan memaksa  atas persetujuan  yang  hadir,Pimpinan Ranting  dapat mensahkan  rapat anggota tersebut.
3.    Keputusan  dianggap  sah  apabiladisetujui  oleh  separuh  lebih  dari jumlahyang  hadir,  termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting.
4.    Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan  jika  keadaan  suara  masih tetap  sama,  maka  Ketua  Pimpinan  Rantingmempunyai  suara menentukan.
5.    Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan  setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
6.    Setiap  anggota  yang  hadir,  termasuk anggota-anggota  Pimpinan Ranting,  dalam  pemungutan  suara tentang  satu masalah masing-masing mempunyai  satu  suara,  sedangkan  dalampemiliha pengurus, anggota Pimpinan Ranting tidak mempunyai hak suara.
7.    Rapat anggota diadakan untuk membicarakan:
a.    Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.
b.    Memilih Pimpinan Ranting.
c.    Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.
RAPAT-RAPAT LAIN
Pasal 54
1.    Rapat Pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2.    Rapat Harian adalah rapat Pengurus Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
3.    Rapat Koordinasi  adalah  rapat  yangdiselenggarakan  antar  tingkatkepengurusan Gerakan  Pemuda Ansor untuk membahas hal, kegiatan atau program tertentu di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
4.    Rapat Lembaga adalah rapat intern atau antar lembaga untuk membahas program-program organisasi.
5.    Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat nasional, Wakorwil untuk tingkat wilayah, Rakorcab untuk tingkat cabang.
BAB XVII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 55
Permusyawaratan  dan  rapat  adalah  sahapabila  memenuhi  quorum yakni  dihadirioleh  separuh  lebih jumlah peserta.
Pasal 56
Pengambilan  keputusan  pada  asasnyadilakukan  secara musyawarah untuk mufakat  dan  apabila  hal  ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 57
1.    Khusus  tentang  perubahan  Peraturan Dasar  dan  Peraturan Rumah Tangga  harus  dihadiri  sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
2.    Untuk  hal  ini  keputusan  diambildengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XVIII
K E U A N G A N
Pasal 58
1.    Keuangan organisasi  didapat dari :
a.    Iuran anggota, yang terdiri dari :
1)    Uang  pangkal  yang  diperoleh  padawaktu  pendaftaran calon  anggota  danditerima  oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah
2)    Iuran  bulan  yang  disetor  kepadapengurus  dimana  ia terdaftar  sebagaianggota  Gerakan Gemuda Ansor atau di tempat ia berdomisili
3)    Besarnya  uang  pangkal  dan  uangiuran  bulanan  di  tentukan oleh  pimpinanwilayah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
b.    Sumbangan yang  tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan,  instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
c.    Usaha  lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha  lain yang  tidak bertentangan dengan syara’ dan atau hukum negara.
BAB XIX
TATACARA PEMILIHAN
Pasal 59
1.    Tata  cara  pemilihan  pengurus  diaturdalam  tata  tertib  pemilihan pada  masing-masing  tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor
2.    Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan penggunaan hak suara tidak boleh bertentangan dengan pasal 42 ayat (7), pasal 44 ayat (4), pasal 46 ayat (4) dan pasal 48 ayat (4) peraturan rumah tangga ini
BAB XX
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 60
1.    Usul  pembubaran  organisasi dapat diterima  apabila diajukan secara  tertulis kepada Pimpinan Pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah wilayah yang sah.
2.    Untuk membicarakan  usul  pembubaran,  selambat-lambatnya  3 (tiga)  bulan  sesudah  usulditerima, maka Pimpinan Pusat harus

Tujuan dan Fungsi Karang Taruna

TUJUAN DAN FUNGSI KARANG TARUNA
Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
Tujuan Karang Taruna
Tujuan Karang Taruna adalah :
1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
4. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.
FUNGSI KARANG TARUNA
Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :
1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkunggannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.
Tugas Pokok Karang Taruna
Karang Taruna memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan.
2. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
4. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

Sekilas Karang Taruna

MENGENAL KARANG TARUNA
SEKILAS KARANG TARUNA
Pendiriandan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Peningkatan peranan karang taruna sejak pertumbuhannya dari tahun 1960 telah semakin nampak, dimulai dengan kegiatan rekreatif dan pelatihan sampai saat ini telah mengarah kekegiatan produktif serta kegiatan usaha kesejahteraan sosial lainnya Anggota Karang Taruna adalah pemuda berusia 17 sampai dengan 45 tahun.
Karang Taruna merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial.
Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur penggurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.
Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART nya diatur keanggotaannya mulai dari pemuda/i berusia mulai dari 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17 - 35 tahun.
Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, advokasi, keagamaan dan kesenian.
Organisasi karang taruna adalah organisasi yang berada di lingkungan penduduk dalam lingkup satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga, pengurusnya terdiri dari para pemuda pemudi yang berada di lingkungan itu.
Banyak hal yang bisa dilakukan para pemuda pemudi Karang Taruna untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti :
1. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.
2. Mengadakan kegiatan Kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap Minggu pagi.
3. Menggalakkan penanaman apotik hidup dan warung hidup di setiap halaman rumah warga.
4. Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama
5. Mengadakan lomba hal hal positif
6. Mengadakan sekolah gratis untuk anak prasekolah yang tidak mampu
7. Mendirikan perpustakaan sederhana
8. Setiap tahun diadakan acara wisata
Dan masih banyak lagi, bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.
Selain itu apabila para pemuda pemudi dapat melakukan kegiatan Karang Taruna yang baik dan tepat, akan membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna.
Kegiatan ini bermanfaat pula untuk melatih agar sifat individualistis tidak tertanam kuat, karena kalau hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri, kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara tepat.
Karang Taruna berasal dari kata Karang yang berarti pekarangan, halaman, atau tempat. Sedangkan Taruna yang berarti remaja. Jadi Karang Taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja yang ada di Indonesia. Karang Taruna pertama kali lahir sebagai problem solver terhadap masalah sosial generasi muda di kampung melayu tahun 1960 dan secara resmi berdiri di Jakarta tanggal 26 September 1960, yang merupakan "organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau kominitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial"(lihat Pedoman Dasar Karang Taruna Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HIK/2005).

Pergaulan Bebas

Pergaulan Bebas

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
       Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Iman & Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan nabi besar Muhammad SAW.

Bapak- bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Sekarang ini, kita berada dizaman kebebasan, yaitu zaman dimana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku.

Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun, tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan social dan hukum.

Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negative, seperti seks bebas, pemaiakan narkoba, dan lain-lain.

Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan. Tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya.

Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas.

Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah SWT. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah:
1.Menutup Aurat

        Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya.

Disamping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis atau transparan.
2.Menjauhi Perbuatan Zina

     Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan didalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian.

Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga dan masyarakat sekitar. Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

  سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً نَ كَا إِنَّهُ الزِّنَا تَقْرَبُوا وَلَا

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina,

Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut:
Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan ditempat sepi maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan, itu semua adalah bujuk rayu setan.
Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang.

Allah SWT memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan, sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nuur 30-31:

katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memlihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya(daripada memandang yang haram)….

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka.

Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

Setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan, kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang, kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, lisan berzina dan zinanya adalah berbicara, tangan berzina dan zinanya adalah memegang, kaki berzina dan zinanya adalah berjalan dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu.” (Muttafaqun ‘alaih dan lafazh hadits dari riwayat Muslim).

Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya.

Oleh karena itu Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji bahkan akan berakhir dengan suatu yang lebih buruk.

Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama kita harus menjauhi perbuatan zina, dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya.

Demikian saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufik wal hidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjadi Pemimpin Yang Qur'ani

Menjadi Pemimpin Yang Qur'ani

 Assalamu’alikum warohmatullah wabarokatuh.
 Hadirin semua yang dirahmati Allah

       Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan segala nikmatnya terus menerus, siang dan malam tanpa perhitungan, yang maha terjaga, yang tidak pernah mengantuk dan tidak tidur, yang maha hidup abadi dan maha memelihara semua makhluk-Nya.

Pemberian-Nya tidak terhitung dan terkira, tak ada ungkapan syukur yang terucap dari Lisan sang hamba yang lemah ini melainkan ucapan Al-Hamdulillahi robbil ‘alamin..

Sholawat dan salam senantiasa ter-curahkan kepada Nabi kita, Pujaan hati kita, kekasih hati ribuan juta muslim di dunia, Muhammad bin Abdillah yang berbudi luhur dan mulia nasabnya dengan semulia-mulia ucapan dan do’a baginya................ Allahumma sholli wasallim wabarik alaih wa’ala ‘alaih.

Hadirin yang dirahmati Allah.
Manusia terlahir didunia ini dalam keadaan fitroh, ruh-jiwa yang suci, dan ketika sudah mencapai usia balig diamanahi Allah sebagai pemipin untuk dirinya sendiri karena pada waktu itu sudah terbebani hukum agama secara penuh yang sebelumnya dibebankan pada orang tuanya.

Dari itu pada hakekatnya semua manusia yang hidup didunia ini adalah seorang pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri, memenejemen hatinya karana salah satu tugas seorang pemimpin adalah “memenejemen”.

Pemimpin nafs (jiawa), pemimpin Qolb (hati) itu mengendalikan dan menunggangi hawa nafsu agar pemimpin mengusai hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang menguasai pemimpin atau pemimpin yang ditunggangi hawa nafsu.

Itulah tentang memipin diri/ nafs yang merupakan pijakan awal yang harus dilalui sebagai seorang pemimpin yaitu mampu memimpin dirinya sendiri menuju kesepurnaan jiwanya.

Setiap insan adalah pemimpin dan diakhirat nanti harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah SWT. Setelah pertanggungan jawab dihadapan diri atau manusia ketika didunia.

Pemimpin yang Qur’ani adalah seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai Agung Al-Qur’an dalam setiap sikap, tindakan maupun kebijakannya.

Seorang pemimpin yang Qur’ani tidak harus melantunkan atau mengucapkan al-Qur’an yang telah dipahaminya dihadapan orang banyak, tetapi terpancar dari semua pemikiran, sikap dan kebijakannya yang selalu dilandaskan pada al-Qur’an' sabagai sebuah bentuk keteladanan.

Menjadikan al-Qur’an sebagai landasan pastilah juga mengikuti rasulullah sebagai sang penerima wahyu, bisa anda cermati bahwa al-Qur’an sendiri memerintahkan untuk ta’at kepada ajaran sang Rasul (Nabi Muhammad). Pemimpin dengan pengertian diatas dapat dikatakan sebagai pemimpin yang shalih yaitu pemimpin yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Seorang pemimpin yang Qur’ani harus memiliki kreteria yang telah disifatkan pada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah teladan pemimpin umat sepanjang zaman, yaitu sifat sidiq, amanah, tablig dan fatonah.
Hadirin Yang Berbahagia Mari Kita Uraikan Satu Persatu.

1. Sidiq

      Sidiq maknanya menjunjung tinggi kebenaran.
Seorang pemimpin wajib mentaati kebenaran sampai kapapun dan dimanapun, lepas dari sifat ini berarti sudah keluar dari kreteria pemimpin yang Qur’ani.

Sifat ini ratusan tahun yang lalu telah dicontohkan oleh rasulullah dan para sahabat. Lantas bagaimanakah melihat diri kita, para pemimpin-pemimpin kita Indonesia tercinta ini, sudahkah memiliki sifat sidiq ini ?

Mengingat sidiq itu artinya Benar Jadi seorang pemimpin pantang untuk berbuat dusta, apapun bentuknya bagaimanapun caranya berdusta atau berkata tidak benar bagi pemimpin qur'ani yang mempunyai sifat sidiq ini harus dihidari. Seorang pemimpin berdusta berarti berdusta atas orang banyak, jadi pemimpin berdusta itu dosanya lebih besar dibanding pendusta biasa.

Hadirin jika ada pemimpin yang korupsi berarti dia = ............. Pendusta.
Pantaskah seorang pemimpin berdusta ??
Pemimpin qur'ani harus selalu berbuat dan berkata jujur apa adanya, tidak dibuat buat atau direkayasa. Pemimpin qur'ani harus berkata benar walaupun kadangkala banyak orang yang tidak suka.

katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit rasanya, atau kadangkala diam itu lebih baik daripada bicara bagi seorang pemimpin jika ia tak mampu berkata yang baik dan benar.

hendaknya seperti seorang pemimpin memperhatikan sabda rosulullah saw. Sebagai berikut:  "sesungguhnya orang yang jujur dan membiasakan diri berlaku jujur maka dicatat di sisi allah sebagai orang yang sangat jujur".
2. Amanah

      Amanah artinya dapat dipercaya. jadi maknanya pemimpin yang memiliki sifat amanah perkataan dan perbuatannya itu selalu dapat dipercaya.
Hadirin yang berbahagia, hakikat amanah itu sebenarnya adalah titipan  yang telah dipercayakan kepadamu, yang mana  titipan tersebut suatu saat akan di ambil oleh yang telah menitipkan nya serta akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas hal yang  dititipkan nya itu.

semua yang ada pada diri kita adalah amanah mata kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, tubuh kita semua adalah amanah, masing masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT.

demikian pula seorang pemimpin, kepemimpinan adalah amanah yang sangat besar, karena harus dipertanggungjawabkan dihadapan orang banyak dan kelak diakhirat juga harus mempertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Pemimpin yang amanah pada dirinya akan muncu sifat disiplin dan tanggung jawab, tanggung jawab terhadap amanah yang telah di bebankan kepadanya. Pemimpin yang amanah tidak suka ingkar janji atau berbohong, karena ia takut kepada Allah, takut atas siksa neraka kelak di akhirat. para koruptor mungkin lupa dengan ancaman Allah ini, sehingga ia berbuat semaunya memenuhi kepentingan nafsunya.
3. Tablig

    Tablig secara bahasa berarti menyampaikan yaitu menyampaikan kebenaran, kebenaran yang pernah diterimanya kepada yang dipimpinnya. Menyampaikan pernyataan sesuai dengan yang ada, menyampaikan pernyataan dengan benar, menyampaikan keputusan yang semuanya dilandasi dengan kebenaran.

Seorang pemimpin yang qur'ani tidak pernah menyembunyikan kebenaran yang diterimanya namun berani menyampaikan kepada masyarakatnya. Bukannya yang benar malah ditutup tutupi sedangkan yang salah disampaikan.

Pemimpin yang mempunyai jiwa qur'ani akan menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebijakan-kebijakan berdasarkan nilai nilai luhur alquran.
4. Fatonah

    Secara bahasa berarti cerdas. seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan, kecerdasan intlektual, emosional, dan kecerdasan sepiritual. Dengan kecerdasan intlektual seorang pemimpin akan berpikir untuk kemajuan, berpikir jauh kedepan berdasar tuntutan zaman, tentang teknologi dan membangun peradaban moderen yang islami.

Dengan kecerdasan emosional seorang pemiempin akan memiliki sifat lebih terbuka dan tidak berfikiran kerdil, mau mendengar dan mempertimbangkan masukan yang lain, mau melihat kondisi dan situasi, mau merasakan keprihatinan yang lain, serta senantiasa berfikir dan melakukan tindakan bijaksana.

Dengan  kecerdasan Spiritual seorang pemimpin akan bersifat jujur, adil, dan istiqomah dalam kebaikan, karena pemimpin merasa menyadari tentang pertanggungjawabannya didunia dan akhirat.

Hadirin yang berbahagia
Wajibkan bagi kita sebagai pemimpin yang qur'ani memiliki ke-empat sifat tersebut yaitu sidiq, amanah, tablig dan fatonah lengkap dengan pemahaman maksutnya. Dengan sifat-sifat tersebut pimimpin tidak akan tersangkut kasus korupsi, pemimpin tidak mempunyai sifat sombong, pemimpin tidak dicela masyarakat karena keburukannya.

Denga sifat-sifat mulia tersebut akan menjilma menjadi pemimpin qur'ani yang dipercaya, dihormati, dicintai, dan orang-orang akan bersyukur atas kepemimpinannya, yang keberadaannya akan selalu diharap-harapkan terus.

Hadirin yang berbahagia, demikian  apa yang dapat saya sampaikan semoga menjadi bahan renungan dan motifasi untuk memperbaiki diri kita masing-masing sebagai seorang pemimpin.
Demikian Kumpulan Ceramah Agama Islam saya atas kesalahan dan kehilafan saya mohon ma'af sebesar-besarnya. Ihdinasshirotol Mustaqim....

Wassalamu 'alaikum warohmatullah wabarokatuh.